Kebijakan Pemerintah mengenai Konversi Dari Minyak Tanah Ke Gas

Jika kita melihat dan mendengar kondisi negara kita saat ini baik itu di media cetak maupun elehtronik salah satu pemberitaan yang menghangat dan banyak dibicarakan oleh para pakar dan banyak masyrakat yakni tentang proses pergantian minyak tanah ke gas yang merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, tentunya apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah kita adalah salah satu hal yang mau tidak mau suka tidak suka harus diterima sebagai warga negara, tetapi apakah kebijakan itu sudah diterima dengan ikhlas oleh seluruh elemen masyrakat? Jawabannya dapat kita temukan pada kondisi yang terjadi sekarang di mana begitu banyak masyrakat yang tidak setuu dengan kebijakan yang dikeluarkan tersebut, hampir setiap pemberitaan yang ada dibeberapa media mengenai berita ini semuanya menggambarkan betapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyrakat kita,aksi kekecawaan dariwarga berupa aksi demonstrasi yang kadang berujung anarkis adalah salah satu buktinya, walaupun pada perkembangannya sampai saat ini apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk diterima.

            Pada dasarnya kebijakan pemerintah ini adalah salah satu tantangan bagi bangsa kita sejauh mana kita dapat bertahan dengan kondisi yang terjadi sekarang, di mata pemerintah kebijakan yang dikeluarkannya adalah salah satu langkah bagaimana menyelematkan bangsa atau warga negara agar dapat tetap bertahan hidup, pemerintah memberikan penjelasan bahwa progaram konversi dari minyak tanah ke gas adalah salah satu solusi yang terbaik disaatbangsa kita krisis minyak atau dengan kata lain kandungan dan cadangan minyak kita sudah semakin menipis olehnya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pergantian dari minyak tanah ke gas, nah di sisi lain dalam hal ini pihak yang langsung merasakan dampak dari kebijakan ini yakni masyrakat menganggap pemerintah telah salah dalam mengambil kebijakan sebagian masyrakat menganggap bahwa kebijakan ini bukannya meringankan beban masyrakat malah menambah berat beban mereka semua, indikasinya ialah tidak semua warga masyrakat memiliki kompor yang memakai bahan baker gas jadi secara tidak langsung ini merugikan mereka yang tidak memiliki, selain itu pula tingkat kerawanan jika menggunakan gas dianggap sebagian warga lebih tinggi dibandingkan dengan memakai minyak tanah, ini dikarenakan sebagian warga kurang paham dalam menggunakan bahan baker gas untuk kompor-kompor mereka, dan hal ini sudah terbukti dibeberapa berita telah memberitakan beberapa kejadian kebakaran akhir-akhir ini disebabkan oleh meledaknya tabung gas yang digunakan tersebut.

            Salah satu hal menarik yang mungkin menjadi bahan pertimbangan masyrakat mengapa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ini adalah tabung gas yang diberikan oleh pemerintah lewat mitra pemerintah Pertamina kualitasnya kurang baik, misalnya bahannya kurang bagus, terdapat kebocoran yang kemudian menjadi pemicu utama terjadinya beberap peristiwa kebakaran, walaupun tabung gas yang dikeluarkan oleh pemerintah diberikan secara Cuma-Cuma, tetapi yang kita lihat distribusi dari pembagian tabung gas elpiji 3 kg itu saja masih belum merata, yang kemudian menambah kelemahan dar kebijakan pemerintah ini. Terlepas dari beberapa gambaran itu bahwa kebijakan ini pada dasarnya adalah kebijakan dari pemerintah yeng terbaik oleh seluruh elemen masyarakat, dan kita juga dapat melihatnnya sebagai salah satu solusi yang diberikan kepada warga negara ntuk tetap bisa bertahan hidup melihat kondisi bangsa kita saat ini di mana kondsi negara kita kurang stabil khusunya menegenai masalah perminyakan yang membuat kita terpuruk, salah satu indikasinya ialah harga minyak dunia yang semakin naik yang mana kita telah melihat di pemberitaan bahwa harga minyak dunia pernah menyetuh 140 U$D per barel.

            Melihat gambaran di atas kita dapat mengambil penjelasan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita pada dasarnya bertentangan dengan kehendak masyrakat, ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi bagi pemerintah kita misalnya dalam masalah ini seharusnya pemerintah dapat lebih jeli melihat kondisi masyrakat secara umum dalam hal ini bahwa apakah keputusan ini dapat menguntungkan masyrakat atau tidak, hal mendasar yang menjadi akar permasalahannya adalah kurangnya bahan baker minyak tanah saat ini, nah menurut saya kebijakan pemerintah ini bukannya mengurangi penderitaan masyrakat kita tetapi lebih menambah berat beban masyrakat kita seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masyrakat tidak siap dalam mengganti bahan baker minyak tanah ke bahan baker gas atas beberapa pertimbangan yang ada.

 Jadi langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah kita sebelum mengeluarkan kebijakan tentang masalah ini seharusnya melakukan manajemen yang baik tentang minyak tanah itu sendiri, misalnya pemerintah kita harus melakukan investigasi mengapa semakin hari minyak tanah sangat susah untuk didapatkan oleh masyrakat-masyrakat kita, mungkin salah satu indikasi dari kasus itu karena banyaknya penimbunan-penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, selain itu banyaknya minyak tanah kita yang diselundupkan ke luar negeri untuk dijual para oknum yang ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga pada akhirnya masyrakat kita sangat keslitan mendapatkan menyak tanah. Nah hal lain yang perlu direnungkan adalah pemerintah kita tidak dapat melihat potensi-potensi sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik untuk dijadikan alternative bahan bakar pengganti minyak tanah yang lainnya, dibeberapa pemberitaan kita dapat melihat bukan hanya gas alam murni yang dapat dipakai tapi masih ada energi-energ yang jika dimanfaatkan dapat dijadikan masyrakat sebagai alternative dalam menggati minyak tanah, misalnya daur ulang sampah yang dapat menciptakan gas rumah tangga, energi dari sinar matahari, energi dari pengelolaan tinja menjadi gas dan masih banyak lagi, nah tinggal bagaimana pemerintah kita melihat hal-hal tersebut sebagai salah satu alternative dalam melakukan pergantian dari minyak tanah ke gas. Kebijakan pemerintah adalah salah satu hal yang urgen dalam urusan negara begitupun kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas adalah dianggap yang terbaik untuk masyrakat kita umum.

ANALISIS MASALAH TENTANG IMPOR PUPUK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Masalah mengenai rencana impor pupuk yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu yang tidak akan lama lagi memunculkan beragam pendapat, walaupun memang masih sekedar wacana tapi rencana dianggap sebagai salah satu pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah kita, kritikan yang sangat tajam tentunya datang dari kalangan parlemen, atau wakil rakyat yang ada di DPR, apalagi masalah atau wacana yang lahir ini terkesan tiba-tiba yang mana kalangan DPR pun tidak mengetahui hal ini, dengan kata lain pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan tidak memberikan kesempatan atau tidak memberitahukan kepada kalanngan DPR sebelumnya tentang rencana impor pupuk ini.

Seperti yang ada dalam berita yang tertera di MEDIA INDONESIA Edisi Februari 2009 bahwa Impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini diprediksikan akan memboroskan anggaran negara sekitar US$ 50 Juta, tentunya dana ini bukan dana yang sedikit, hal ini pun yang mendapat kritikan dari beberapa anggota di DPR yang menyatakan bahwa dana yang akan dikeluarkan itu terlampau tinggi dan sebaiknya dialihkan kepada bidang lain yang lebih berguna. Dalam  permasalahan ini jika kita mencoba memandang dari sudut politiknya akan muncul beberapa spekulasi, namun sebelumnya jika kita berbicara dari sudut realistis kondisi umumnya bahwa rencana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ini didasarkan atas kelangkaan pupuk yang terjadi di negara kita khususnya bagian pulau jawa  yang membuat kerugian besar pada para petani kita secara umum. Olehnya itu  ini adalah inisiatif yang mungkindiambil oleh pemerintah kita, pertanyaan yang kemudian muncul adalah haruskah untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk ini dengan jalan impor ? padahal kita tau masih ada inisiatif lain yang dapat diambil misalnya dengan menyediakan gas untuk produksi pupuk di  negara sendiri sehingga negara sendiri bisa mendapatkan devisa.

Apa yang kemudian  yang dapat melahirkan spekulasis-spekulasi ialah  misalnya pemerintah kita dalam masalah  ini cenderung kurang peka dan cendrumg tidak melihat masalah ini sebagai masalah yang serius walaupun pemerintah akan menjawabnya dengan rencana impornya, namun indikasi yang dapat kita lihat dari kekurang respecnya pemerintah kita adalah rencana impor itu sendiri, dalam kata lain bisa saja pemerintah sengaja mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan masalah ini, padahal masalah ini dapat dikatakan sebagai masalah urgen dan sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu dan masalah ini sangat bedampak pada para petani kita, padahal yang kita tau bahwa tentu saja hal semacam ini dapat ditangani langsung dengan cepat oleh pemerintah kita, istilah mengulur-ngulurwaktu yang dimaksud adalah ada semacam keuntungan yang akan diambil oleh pemerintah kita khususnya pada mereka yang memiliki kepentingan politik di dalamnya yakni kita ketahui bahwa masa pemerintahan untuk periode saat ini tak lama lagi akan berakhir, nah apa saja bisa dilakukan oleh para aparat pemerintah kita dalam mempertahankan posisinya, dengan kata lain ada unsur  untuk menarik perhatian kepada para pihak khusunya bagi masyrakat yang mana pemerintah sekarang mengambil kebijakan disaat masa-masa pemerintahan yang sudah tak lama lagi berakhir untuk menarik perhatian masyrakat itu sendiri tak terkecuali dalam masalah impor pupuk di mana jika seandainya kebijakan ini akan terealisasi maka nilai plus lagi bagi pemerintah dalam hal kesejahtraan rakyat, dengan kata lain gambaran ini sebagai cara untuk meningkatkan citra yang baik di mana masyrakat kita.

Hal lain adalah kecendrungan pemerintah kita untuk tidak terlalu pusing dalam mengurusi masalah ini, di mana indikasi yang dapat kita lihat adalah pemerintah tanpa fikir panjang berinisiatif untuk melakukan impor pupuk ketimbang memikirkan lebih dalam lagi bagaimana mengarasi masalah ini secara manajemen mandiri, karena dengan impor pupuk  pemerintah kita dapat lihat akan lebih mudah ketimbang memproduksi sendiri yang akan melalui beberapa tahap dan akan memakan waktu yang lama yang mungkin menurut pemerintah akan terealisasi setelah berakhir masa jabatan yang mana tentunya ini akan menjadi kerugian bagi merekan yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Hal lain yang dapat kita simpulkan adalah para pihak-pihak  yang mungkin akan mengambil keuntungan pada prose impor nantinya, karena kita ketahui impor yang akan dilkukan ini memerlukan dana yang besar dan tentunya akan ada saja ruang-ruang untuk memanfaatkan kondisi nantinya utamanya mereka yang terlibat langsung di dalamya.  Selanjutnya spekulasi lain bahwa rencana  yang akan dilakukan oleh pemerintah ini cendrung tidak ditampakkan kepermukaan dengan indikasi  wacana ini muncul dengan tiba-tiba tanpa ada pertimbangan dari palemen, tentunya ini akan memunculkan tanya yang dapat kita terka bahwa hal itu adalah kesengajaan karena pemerintah kita tidak ingin ada perdebatan yang panjang yang dapat menjadi bomerang bagi pemerintah itu sendiri mengingat kritik yang datang dari masalah ini pun adalah lawan-lawan politik pemerintah saat ini.

Hal-hal inilah yang kemudian dapat kita lihat bagaimana masalah-masalah di negara kita didasarkan pada masalah politik. Tapi apapun yang terjadi nantinya itu merupakan langkan yang terbaik bagi negara ini tinggal bagaimana pemerintah dapat bersikap secara bijak dengan megedepankan kecerdasan dalam mengambil suatu kebijakan salah satunya dengan tetap melibatkan parlemen atau anggota-anggota DPR dalam melahirkan kemudian menetapkan suatu kebijakan sehingga  kebijakn itu akan lebih representatif.